Home ARTIKEL SOSIAL POLITIK
MARTABAT MANUSIA MENJADI BURUAN DI MATA KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)

Oleh: Oksianus Bukega

 

Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini memiliki martabat yang sama. Martabat pada hakekatnya adalah sakral dan memiliki muatan kesakralan rohani dan manusiawi. Kesakralan martabat tersebut mesti dijaga dan dipeliara oleh manusia dalam kehidupan ini, sebab sampai pada titik tertentu kesakralan dari martabat itu selalu dihadapkan dengan sejumlah persoalan yang mebuatnya menjadi terkontaminasi. Supaya kesakralan martabat itu tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang mengancam atau membahayakannya maka mesti dijaga dan dipelihara oleh manuisa itu sendiri sebagai pemiliknya. Pemeliharaan terhadap martabat itu tidak hanya datang dari diri individu tetapi semestinya dijaga dan dipelihara secara saksama, baik dari pihak individu itu sendiri maupun oleh pihak lain yang adalah sebagai simpatisan. Mengikuti perkembangan zaman, akhir-akhir ini kita banyak melihat, menyaksikan dan menemukan bahwa martabat manusia seolah-olah menjadi buruan di mata kelompok kriminal bersenjata (KKB). Di tanah Papua aksi penembakan oleh KKB menjadi persoalan yang sangat hangat dibicarakan diberbagai media lokal, nasional bahkan internasional. Aksi penembakan pada akhirnya selalu berujung dengan kehilangan martabat manusia atau menghilangkan nyawa orang lain. Tentang aksi penembakan ini cukup mendapat banyak perhatian untuk memastikan sipa itu pelakunya. Secara umum diberitakan bahwa pelakunya adalah KKB, sebab penghargaan terhadap martabat manusia di mata KKB ini sudah tidak mendapat tempat yang semestinya sehingga martabat manusia seperti buruan. Boleh dikatakan seperti “Seorang pemburu yang hendak masuk ke hutan dan memburu buruan dengan semaunya saja tanpa dikontrol”. Fenomena terkaita aksi penembakan terhadap warga sipil oleh KKB amat sulit dibendung, karena selalu terjadi aksi penembakan yang kejadiannya sama tetapi memiliki muatan dan tujuan yang berbeda. Fenomena aksi penembakan tersebut tidak hanya terjadi sekali tetapi sudah, sedang dan mungkin akan terjadi sesuai dengan berjalannya waktu.

Read more...
 
ADAKAH SERIBU LILIN UNTUK MEREKA YANG DITINDAS

RAJA INDONESIA

(Ahok)

Setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok divonis dua tahun penjara atas dugaan penistaan ayat Alquran, kitab suci umat Islam. Secara serentak, di seluruh tanah air Indonesia dari Indonesia bagian Barat, Tengah, sampai ke Timur Papua, turut andil bela sungkawa, menolak dengan memasang 1.000 lilin di setiap kota masing-masing. Anehnya, di pemerintah Indonesia sendiri masih punya banyak masalah yang perlu harus diselesaikan di dalam negeri. Misalnya, Korban Lumpur lapindo, korban pelanggran HAM di Papua, larangnya akses Jurnalis internasional ke Papua, kasus sumber waras, dan lain sebagainya. Banyak nitisen menanggapi dengan berbagai cara untuk membela Ahok, yaitu ada yang berlinagkan air mata melalui stiker (emotikon) di account facebook, di instagram, di dalam grup account WhatsApp bahwa save Ahok dan di media sosial lainnya. Lalu pertanyaan saya adalah Apakah Ahok difonis 2 tahun penjara oleh karena ia menistakan ayat alqur’an, kitab sucinya umat Islam? Ataukah, ada kepentingan Politik yang terpaksa harus Ahok dilengserken dari tahtanya sebagai Gubernur DKI karena ia berlatar belakang Kristen dan berketurunan Tionghoa? Ya. Mungkin saja, kedua hal ini bisa terjadi dua-duanya, karena ingin merebut kekuasaan di kursi pemerintahan atas nama agama.

Read more...
 
FENOMENA CALON INDEPENDEN

Oleh: Isak Bofra

Pemilukada merupakan suatu proses untuk menemukan pemimpin yang dapat memfasilitasi segala kebutuhan rakyat dan mendorong perubahan yang lebih baik, oleh karena itu momentum pemilu harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat. Proses ini membutuhkan partisipasi masyarakat dalam rangka membangun tatanan demokrasi yang lebih dewasa menuju suatu perubahan yang menjadi harapan seluruh elemen masyarakat.

Pemilukada serentak jilid pertama telah usai dan telah melahirkan pemimpin pada tingkat daerah baik Walikota maupun Bupati. Pilkada serentak jilid kedua akan berlangsung pada 15 februari 2017,walau masih 10 bulan lagi, namun calon-calon telah mulai melakukan manuver-manuver politik baik itu lewat media, turun lapangan bertemu dengan masyarakat, mendaftarkan diri melalui melalui partai politik maupun lewat jalur independen( calon perseorangan).

Read more...
 
KOLONIALISME ELEKTONIK

Oleh: Ishak Bofra

Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat adalah antitesa dari permasalahan sosial yang sedang menjadi fenomena yang sedang lagi maraknya di Indonsia maupun dunia pada umumnya. Efek dari kemajuan arus perkembangan inovasi Teknologi Informasi seperti Handhpne, Gadget, maupun Internet menjadi pemandangan menarik sekaligus menjadi pemandangan duka cita karena menghilangkan arti interaksi sosial secara langsung antara individu dengan individu yang rill dan nyata. Tetapi yang berkembang yaitu seakan kita bermain di ruang kosong yang terisi hanya ilusi bayangan, walau nyata tetapi realitas sekitar lebih nyata. Memang diakui bahwa kita tidak bisa menafikan perkembangan Globalisasi, yang poin utama yaitu arus informasi tanpa ruang, melampau sekat-sekat Negara, bangsa, etnis, dan jenis kelamin.

Read more...
 
TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGANGKATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MELALUI AMANAH UNDANG OTONMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Oleh Malpinus Keduman, SH

Dalam era reformasi sampai era Otonomi Khusus sekarang ini, yang ditandai dengan iklim politik yang lebih terbuka, dan munculnya banyak partai politik baru yang mencerminkan keinginan bagi partisipasi masyarakat asli Papua, pada era Otonomi Khusus ini sesungguhnya merupakan peluang emas untuk memajukan kepentingan orang asli Papua dan memperjuangkan keterwakilan mereka dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.Partai politik adalah wadah yang penting untuk partisipasi politik dalam Negara demokrasi, bahwa melalui partai politiklah aktivitas rekrutmen dilakukan, dan begitu pula pendidikan politik kepada para anggota dan kadernya. Di mana Pelaksanaan pemilu secara nasional diselenggarakan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif.Sementara itu, pelaksanaan pemilu di Aceh dilaksanakan berdasarkan Qanun Nomor.7 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh. Pasca pelaksanaan pemilu, KPU Provinsi Papua melakukan rekapitulasi suara dan juga menentukan perolehan suara terbanyak. Setelah calon legislatif terpilih, maka dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua lembaga legislatif.

Read more...
 
« StartPrev1234567NextEnd »

Page 1 of 7


Copyright by KOMAPO.